BANDA ACEH - Pemerintah Aceh terus memperkuat langkah strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mempercepat pemulihan pascabencana di berbagai daerah. Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam mengendalikan inflasi serta memastikan berbagai program pemulihan berjalan efektif di seluruh wilayah Aceh.
Hal tersebut disampaikan Fadhlullah saat memimpin rapat koordinasi penanganan inflasi, serta persiapan Festival Ramadhan 1447 Hijriah di ruang Potensi Daerah Sekretariat Daerah Aceh, Rabu (4/3/2026).
Dalam arahannya, Wagub mengingatkan bahwa stabilitas harga kebutuhan pokok menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga daya beli masyarakat, terutama di tengah momentum Ramadhan yang biasanya diiringi peningkatan permintaan bahan pangan.
“Tim Pengendalian Inflasi Daerah harus terus memperkuat sinergi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, inflasi Aceh saat ini berada di angka 6,94 persen, meningkat dibandingkan bulan sebelumnya yang berada pada angka 6,69 persen. Hal ini tentu harus segera kita respon dengan memperkuat berbagai upaya stabilisasi,” ujar Fadhlullah.
Ia menegaskan bahwa peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah sangat strategis dalam memastikan harga kebutuhan pokok tetap terkendali di tengah dinamika pasar.
Menurutnya, TPID harus melakukan langkah-langkah konkret, mulai dari memastikan kelancaran distribusi bahan pokok hingga pelaksanaan operasi pasar guna menjaga stabilitas harga di tingkat masyarakat.
“TPID harus melakukan upaya pengendalian harga, memastikan distribusi bahan pokok berjalan lancar serta melakukan operasi pasar agar stabilitas harga tetap terjaga dan daya beli masyarakat tidak terganggu,” kata pria yang akrab disapa Dek Fadh tersebut.
Selain membahas stabilitas ekonomi, rapat koordinasi tersebut juga menyoroti perkembangan penanganan bencana di sejumlah daerah di Aceh yang terdampak banjir dan bencana hidrometeorologi dalam beberapa waktu terakhir.
Dalam kesempatan itu, Wakil Gubernur menginstruksikan kepada Sekretaris Daerah Aceh untuk memperkuat sosialisasi kepada masyarakat terkait berbagai skema bantuan yang disiapkan pemerintah.
Sosialisasi tersebut mencakup program pembangunan hunian sementara (huntara), hunian tetap (huntap), serta berbagai skema pendanaan yang disiapkan pemerintah dalam mendukung pemulihan masyarakat terdampak bencana.
Menurut Fadhlullah, keterbukaan informasi kepada masyarakat menjadi kunci agar proses penanganan bencana berjalan lancar tanpa adanya kesalahpahaman di lapangan.
“Seluruh elemen, termasuk masyarakat terdampak harus mendukung upaya percepatan pemulihan pascabencana. Karena itu penting bagi kita menyosialisasikan berbagai program pemulihan agar tidak terjadi miskomunikasi,” ujarnya.
Wagub juga meminta agar posko penanganan bencana kembali diaktifkan sebagai pusat informasi bagi masyarakat. Posko tersebut diharapkan menjadi penghubung antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan masyarakat terdampak.
“Pak Sekda harus mengaktifkan kembali posko. Ini akan menjadi jembatan informasi, baik dari masyarakat ke pemerintah pusat maupun sebaliknya,” tambahnya.
Selain itu, Fadhlullah juga mengingatkan seluruh dinas terkait untuk segera mengambil langkah konkret dalam mempercepat proses pemulihan di daerah terdampak bencana.
Pemerintah Aceh, kata dia, juga akan menggandeng lembaga pengawasan seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan serta Kejaksaan Republik Indonesia guna memperkuat peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam memastikan proses penggunaan anggaran berjalan transparan dan akuntabel.
Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir menjelaskan bahwa pemerintah pusat telah menyalurkan dana Transfer ke Daerah yang akan segera dimanfaatkan untuk mendukung berbagai program prioritas di Aceh.
Menurut Nasir, dana Transfer ke Daerah tersebut mencapai Rp824 miliar dan akan segera disalurkan untuk berbagai kebutuhan pembangunan dan penanganan bencana di sejumlah wilayah.
“Dana TKD sebesar Rp824 miliar akan segera disalurkan. Sebagiannya digunakan untuk penanganan bencana, terutama pemulihan dini di wilayah Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Pidie, Kabupaten Pidie Jaya dan Kabupaten Aceh Tengah,” ujar Nasir.
Selain penanganan bencana, dana tersebut juga akan digunakan untuk memperbaiki infrastruktur dasar, terutama jalan dan jembatan yang mengalami kerusakan akibat bencana.
Nasir menambahkan, pembangunan hunian sementara bagi masyarakat terdampak juga terus berjalan dan telah mencapai lebih dari 60 persen dari target yang direncanakan.
“Karena itu target kita pembangunan huntara 100 persen selesai sebelum Lebaran, insya Allah bisa tercapai,” kata Nasir.
Melalui berbagai langkah strategis tersebut, Pemerintah Aceh optimistis stabilitas ekonomi daerah dapat tetap terjaga, sekaligus memastikan proses pemulihan pascabencana berjalan lebih cepat, terarah, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Aceh.Adv
Postingan
