BIREUEN - Pemerintah terus mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera. Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah menegaskan bahwa penyaluran bantuan rumah rusak ringan dan sedang tahap II bagi korban banjir dan longsor merupakan bukti nyata kehadiran negara bagi masyarakat terdampak.
Hal itu disampaikan Fadhlullah dalam acara penyerahan bantuan rumah rusak akibat bencana yang dipusatkan di halaman Pendopo Bupati Kabupaten Bireuen, Selasa (3/3/2026).
Program bantuan tersebut mencakup wilayah terdampak di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kegiatan penyerahan bantuan di Bireuen dihadiri langsung Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, sementara daerah penerima lainnya mengikuti secara daring dari wilayah masing-masing.
Dalam kesempatan tersebut, Fadhlullah menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat, khususnya Presiden Prabowo Subianto, atas komitmen percepatan pemulihan daerah yang terdampak bencana.
“Penyerahan bantuan ini merupakan bentuk nyata negara hadir untuk rakyat. Bantuan ini sangat berarti dan menegaskan kuatnya sinergi dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi yang terukur,” ujar Fadhlullah.
Ia juga mengingatkan para kepala daerah di wilayah terdampak agar mengawal secara ketat proses penyaluran bantuan kepada masyarakat.
Menurutnya, pendataan penerima bantuan harus dilakukan secara cermat dan terverifikasi hingga ke tingkat desa, sehingga bantuan yang disalurkan benar-benar tepat sasaran dan memberi dampak nyata bagi masyarakat.
“Kami berharap bantuan ini dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk menata kembali kehidupan masyarakat yang terdampak agar menjadi lebih baik,” kata Fadhlullah.
Dalam kesempatan yang sama, Pratikno menjelaskan bahwa pemerintah pusat bergerak cepat menindaklanjuti arahan Presiden agar pemulihan pascabencana dilakukan secara terukur namun tetap dipercepat.
Bantuan stimulan yang disalurkan pemerintah meliputi Rp15 juta untuk rumah rusak ringan dan Rp30 juta untuk rumah rusak sedang.
Menurut Pratikno, bantuan tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat memperbaiki rumah mereka sehingga dapat kembali menempati hunian yang lebih layak.
Khusus di Kabupaten Bireuen, tercatat sebanyak 4.347 unit rumah rusak ringan dan sedang menerima bantuan dalam penyaluran tahap II dengan total nilai mencapai Rp86,9 miliar. Jumlah tersebut menjadikan Bireuen sebagai daerah penerima bantuan terbesar pada tahap ini.
Pratikno mengatakan pemerintah juga berupaya memastikan masyarakat terdampak dapat menjalani bulan suci Ramadan dan merayakan Idulfitri dengan kondisi yang lebih baik.
Selain itu, pemerintah pusat melalui tim pengarah satuan tugas juga telah menetapkan rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi versi pertama, yang nantinya akan diperbarui melalui penyusunan versi kedua.
Dalam proses tersebut, pemerintah daerah diminta segera mengajukan usulan sesuai ketentuan sebelum akhir Maret, sekaligus memastikan verifikasi data penerima bantuan dilakukan secara akurat.
Meski demikian, pemerintah tetap membuka peluang bantuan lanjutan bagi korban yang telah diusulkan namun belum menerima bantuan pada tahap ini.
Sementara itu, Bupati Kabupaten Bireuen Mukhlis menyampaikan bahwa daerahnya termasuk wilayah yang mengalami dampak cukup berat akibat bencana.
Menurutnya, dampak yang ditimbulkan tidak hanya menyangkut kerusakan fisik rumah warga, tetapi juga berdampak pada kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.
Dari total 31.929 rumah rusak yang diusulkan secara bertahap, sebanyak 4.347 unit rumah rusak ringan dan sedang telah disetujui untuk menerima bantuan senilai sekitar Rp86 miliar setelah melalui proses verifikasi oleh Inspektorat Badan Nasional Penanggulangan Bencana serta pengecekan langsung di lapangan.
Selain itu, untuk kategori rumah rusak berat, hasil verifikasi Pemerintah Kabupaten Bireuen bersama BNPB menunjukkan sebanyak 1.109 unit rumah telah dinyatakan lolos verifikasi dan siap dilanjutkan ke tahap pembangunan.
Mukhlis menegaskan bahwa percepatan pemulihan pascabencana tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan membutuhkan kerja sama dari berbagai unsur pemerintah.
“Percepatan pemulihan tidak dapat dilakukan sendiri, tetapi harus melalui kolaborasi. Kami berharap kunjungan kerja Menko PMK ini semakin memperkuat komunikasi dan kerja sama dalam upaya pemulihan daerah terdampak,” ujar Mukhlis.Adv
Postingan
