Banda Aceh, BAP–Pemerintah menyalurkan Rp 10 triliun melalui Bank Syariah Indonesia (BSI) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Aceh, dana itu bagian dari total Rp 200 triliun ke bank-bank BUMN, dengan BSI dipilih karena aksesnya ke wilayah yang menerapkan sistem keuangan syariah penuh, ditempatkan dalam Deposito On Call dengan imbal hasil sekitar 4% per tahun.
Hal itu disampaikan mantan aktivis GAM sekaligus pengamat sosial-ekonomi Aceh, Tarmizi Age, kepada beritaacehpoe.com Selasa 16/9/2025.
Mantan Aktivis ini mengingatkan akan terjadi risiko dana tersebut jika tidak tersalurkan secara optimal.
Menurut Tarmizi, saat ini BSI di Aceh masih memiliki keterbatasan cabang, prosedur kredit rumit, edukasi keuangan syariah minim, dan layanan lambat.
Tarmizi mengatakan, dengan keterbatasan fasilitas berdampak pada pelaku UMKM di seluruh Aceh, mulai dari Pertanian, Perikanan, Industri Kreatif, hingga Perdagangan Mikro masih kesulitan mengakses modal usaha, meski dana sudah tersedia.
"Rp10 Triliun bukan sekadar angka di laporan keuangan. Jika prosedur tetap rumit dan cabang terbatas, dana ini hanya tersimpan di Bank," kata Tarmizi.
Tarmizi menekankan pentingnya transparansi BSI dalam mempublikasikan alokasi dana, termasuk sektor dan jumlah pembiayaan yang diterima UMKM.
"Tanpa keterbukaan informasi, masyarakat tidak bisa menilai apakah dana pemerintah benar-benar memberi dampak nyata bagi ekonomi Aceh" pungkasnya.
Mantan Aktivis ini menegaskan, BSI dengan segera memperbaiki jaringan, prosedur, edukasi, dan transparansi, dana Rp10 triliun itu berpotensi menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi Aceh yang merata.
"Tanpa langkah nyata, risiko dana mengendap tetap mengancam peluang pembangunan ekonomi daerah ini" tutup Tarmizi Age.
Editor: Istanjoeng
Postingan
