BANDA ACEH – Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah atau yang akrab disapa Dek Fadh, mengakui bahwa hingga saat ini masih terdapat 13 desa di Aceh yang mengalami pemadaman listrik total. Kondisi ini merupakan dampak dari bencana banjir bandang dan tanah longsor hebat yang melanda wilayah tersebut pada akhir November 2025 lalu. Persoalan ini disampaikan langsung oleh Dek Fadh di hadapan Pimpinan MPR RI dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian saat melakukan pertemuan di Kantor Gubernur Aceh. “Masih ada 13 desa semenjak bencana sampai hari ini, mereka masih belum nyala listriknya,” kata Dek Fadh di Kantor Gubernur Aceh, Selasa (10/2/2026).
Genset Jadi Solusi Darurat karena Medan Terputus Dek Fadh menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Direktur Utama PLN untuk menangani krisis listrik di wilayah terisolasi tersebut.
Sebagai solusi cepat, pemerintah akan mengirimkan mesin genset ke 13 desa tersebut sembari menunggu proses perbaikan infrastruktur permanen selesai. “Karena memang ini medannya yang terputus, dengan didropnya genset dulu agar mereka bisa mendapatkan hak yang sama dengan masyarakat yang lainnya,” ujarnya. Sulitnya akses menuju lokasi akibat infrastruktur jalan yang hancur menjadi kendala utama bagi petugas PLN untuk mendirikan kembali tiang-tiang listrik yang roboh akibat terjangan banjir dan longsor dua bulan lalu.
Minta Barcode BBM Ditiadakan Jelang Ramadhan Selain masalah kelistrikan, Dek Fadh juga menyampaikan aspirasi khusus terkait ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) di Aceh. Ia meminta agar kebijakan penggunaan barcode saat pembelian BBM di SPBU ditiadakan sementara, terutama menjelang bulan suci Ramadhan hingga Idul Fitri. Hal ini didasari atas pertimbangan mobilitas alat berat yang masih bekerja ekstra dalam masa transisi pemulihan pascabencana. Menurutnya, sistem barcode saat ini justru memicu antrean kendaraan yang mengular panjang. “Ketika membeli di SPBU susah. Begitu juga antrian sampai 3-4 kilometer di jalan dikarenakan barcode. Harapan kami ini bisa diberikan kekhususan, karena kita masih dalam masa transisi,” ucapnya.
Di akhir sambutannya, Wagub Aceh tersebut juga menyinggung soal beban anggaran kesehatan. Ia mengusulkan agar biaya BPJS bagi 500.000 jiwa masyarakat Aceh yang selama ini ditanggung dana APBA dialihkan menjadi tanggungan APBN. “Kalau dulunya ditanggung dana APBA, sementara saat ini bencana kami fokus kepada bencana, kami berharap ini bisa ditanggung oleh APBN, hanya 500.000 jiwa Pak,” katanya. Adv
Postingan
